Wartamuaro.com - Mataram - Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (12/5). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong, Kantor BKAD Provinsi NTB, tersebut disambut langsung oleh Sekretaris BKAD Provinsi NTB, Muhammad Baihaki, S.E., M.E., bersama jajaran sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Fraksi Partai Golkar, Muhammad Ridho, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD untuk memperluas koordinasi dan pertukaran informasi dengan pemerintah daerah lain. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ridho menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, DPRD perlu terus meningkatkan kapasitas dan wawasan melalui studi komparatif maupun konsultasi dengan daerah yang memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan daerah. Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi referensi dalam memperkuat pengawasan dan penyusunan kebijakan di Kabupaten Muaro Jambi.
Sementara itu, Sekretaris BKAD Provinsi NTB Muhammad Baihaki menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Ia menilai forum konsultasi seperti ini menjadi wadah strategis untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah perkembangan regulasi dan transformasi digital yang terus berlangsung.
Dalam pemaparannya, BKAD Provinsi NTB menjelaskan mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, mulai dari administrasi pengeluaran hingga proses penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas berbagai isu strategis, termasuk sistem pengawasan internal, validitas dokumen pertanggungjawaban, serta strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Suasana diskusi berlangsung interaktif dengan saling bertukar pandangan mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap terjalin kerja sama yang semakin erat dengan BKAD Provinsi NTB sekaligus memperoleh berbagai praktik terbaik yang dapat diterapkan di daerah. Sinergi antarpemerintah daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
