Wartamuaro.com - Muaro Jambi - Masa reses yang seharusnya menjadi momentum harapan bagi pembangunan desa kini justru berubah menjadi panggung kekecewaan bagi warga Kecamatan Kumpeh. Ribuan usulan pembangunan yang telah disuarakan oleh para kepala desa selama bertahun-tahun dilaporkan jalan di tempat, sementara kondisi infrastruktur di lapangan kian memprihatinkan.
Ketimpangan antara aspirasi masyarakat dengan realisasi anggaran pemerintah daerah menjadi sorotan tajam bagi anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Fakta Mengejutkan: Hanya 3 Paket untuk 17 Desa
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Usman Halik, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait minimnya serapan anggaran di wilayah Kumpeh. Ia menilai besarnya harapan masyarakat sama sekali tidak sebanding dengan ketersediaan paket pekerjaan yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
"Pada tahun anggaran 2025, hanya ada tiga paket pekerjaan yang masuk ke wilayah Kumpeh Ilir. Ini sangat kontras dan menyakitkan bagi warga, mengingat ada 17 desa yang secara kolektif telah mengusulkan hampir ribuan paket kegiatan," tegas Usman Halik dengan nada kecewa.
Usulan Triliunan, Realisasi Minim
Estimasi nilai dari ribuan usulan yang diajukan masyarakat Kumpeh jika ditotal mencapai angka yang sangat fantastis, yakni hingga triliunan rupiah. Usulan tersebut didominasi oleh perbaikan jalan poros, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang menjadi urat nadi ekonomi warga.
Namun, minimnya porsi pembangunan yang turun ke wilayah ini mengakibatkan infrastruktur di Kumpeh kian rusak termakan usia. Warga merasa seolah dianaktirikan dalam pembagian porsi pembangunan kabupaten.
Poin Kekecewaan yang Disuarakan:
Ketidakadilan Anggaran: Jumlah paket pekerjaan (3 paket) dianggap menghina perjuangan 17 desa yang rajin mengusulkan pembangunan via Musrenbang.
Infrastruktur Darurat: Jalan-jalan utama yang menjadi akses ekonomi kini berada pada titik titik kritis namun tidak tersentuh perbaikan signifikan.
Hilangnya Kepercayaan: Warga mulai skeptis terhadap fungsi reses dan Musrenbang karena usulan mereka hanya berakhir di atas kertas.
DPRD Desak Evaluasi Total
Sebagai juru bicara aspirasi Dapil II, Usman Halik mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan evaluasi total terhadap distribusi anggaran tahun-tahun mendatang. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada wilayah tertentu dan mengabaikan Kumpeh yang memiliki kontribusi besar bagi daerah.
"Kami di legislatif akan terus menekan pemerintah agar lebih proporsional. Kumpeh tidak bisa terus dibiarkan seperti ini. Ribuan usulan itu adalah jeritan masyarakat yang butuh solusi nyata, bukan sekadar janji saat reses," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi jalan di beberapa titik di Kumpeh Ilir dilaporkan masih sulit dilalui, terutama saat musim penghujan, yang kian menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. (H.Rm)
