Wartamuaro.com Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Perkumpulan Masyarakat Pengerajin Batu Bata Sungai Gelam (PMPBBSG) di halaman Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (1/7/2026), akhirnya berlangsung damai. Para peserta aksi memilih membubarkan diri secara tertib setelah mendapat penjelasan dan kabar positif dari Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., mengenai persoalan izin pengambilan tanah yang digunakan sebagai bahan baku batu bata.
Situasi yang sebelumnya sempat tegang berangsur kondusif setelah dilakukan dialog antara perwakilan pengerajin, pimpinan DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menyatakan komitmennya untuk membantu mencari jalan keluar atas persoalan perizinan yang dihadapi pengerajin batu bata di Kecamatan Sungai Gelam.
Aidi Hatta mengatakan, tanah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi keberlangsungan usaha batu bata masyarakat. Karena itu, pihaknya bersama OPD teknis berupaya menyamakan pemahaman mengenai mekanisme perizinan pengambilan tanah dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, pembahasan tersebut diarahkan agar proses perizinan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku.
Penjelasan tersebut mendapat respons positif dari ratusan pengerajin yang berada di lokasi aksi. Setelah mendengar adanya komitmen untuk mencari solusi terhadap persoalan perizinan yang selama ini berdampak pada aktivitas usaha mereka, massa kemudian meninggalkan lokasi secara tertib.
Salah seorang perwakilan pengerajin menyampaikan apresiasinya atas respons DPRD Muaro Jambi. Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga para pengerajin di Sungai Gelam dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya tanpa menghadapi kendala yang sama.
Sementara itu, Aidi Hatta memastikan DPRD Muaro Jambi akan mengawasi proses tindak lanjut setelah pertemuan tersebut. Ia meminta OPD teknis terkait segera menindaklanjuti hasil pembahasan agar persoalan bahan baku yang dihadapi pengerajin dapat memperoleh solusi.
DPRD lanjutnya, ingin memastikan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Penyelesaian persoalan perizinan juga diharapkan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu akhirnya ditutup dalam keadaan aman dan kondusif. Berakhirnya aksi secara tertib menjadi hasil dari proses dialog antara masyarakat pengerajin, DPRD, dan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas persoalan yang disampaikan.
