Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/09/2025) siang.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Al Haris memimpin langsung jalannya pertemuan yang dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut diisi dengan dialog interaktif dan sesi tanya jawab terkait berbagai permasalahan pertanahan yang dihadapi di masing-masing daerah.
Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda bersama anggota Komisi II lainnya, yaitu Muhammad Khozim, Esthon L. Foenay, dan Giri Ramadhan N. Kiemas, beserta tim pendamping. Dalam dialog tersebut, Komisi II DPR RI menampung aspirasi, kritik, serta saran dari para kepala daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selamat datang di Provinsi Jambi kami ucapkan kepada Ketua dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor pertanahan, serta dalam upaya mendorong pelaksanaan Reforma Agraria dan optimalisasi fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Jambi,” ujar Gubernur Al Haris dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh upaya optimalisasi PNBP di sektor pertanahan. “Hari ini Komisi II DPR RI hadir langsung sebagai bentuk perhatian terhadap Provinsi Jambi. Kami mengundang seluruh Bupati dan Wali Kota untuk menyampaikan berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di wilayah masing-masing agar dapat dicarikan solusi bersama,” tambahnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jambi, baik melalui penataan aset, penataan akses, maupun redistribusi tanah. “Kami berharap Komisi II DPR RI terus memberikan dukungan kepada Provinsi Jambi, terutama dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan di lapangan guna mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan. Permasalahan sengketa lahan di Jambi memang masih ada, namun terus kami selesaikan secara bertahap,” ungkapnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan peningkatan PNBP sektor pertanahan, demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP di sektor pertanahan di Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya berdiskusi bersama Gubernur, Forkopimda, Bupati/Wali Kota, Kanwil BPN, serta instansi terkait lainnya mengenai berbagai hal strategis, antara lain pengelolaan PNBP, pajak bumi dan bangunan, pengawasan penggunaan lahan, sertifikasi tanah, hingga penyelesaian sengketa pertanahan.
“Komisi II DPR RI hadir untuk memastikan proses penerimaan negara bukan pajak di sektor pertanahan berjalan optimal di Provinsi Jambi. Kami juga ingin memastikan agar Kementerian ATR/BPN sebagai mitra kerja kami dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan daerah, guna meningkatkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih baik. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh lahan di Provinsi Jambi memiliki legalitas yang jelas,” tegas Rifqinizamy.
Ia menambahkan bahwa melalui kunjungan ini, Komisi II DPR RI ingin memperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian, kendala, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengelolaan PNBP sektor pertanahan. “Kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP sektor pertanahan di Provinsi Jambi,” pungkasnya.
