Wartamuaro.com - Muaro Jambi - Forum Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Muaro Jambi mendatangi DPRD Muaro Jambi untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait kondisi keuangan pemerintahan desa. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Kantor Sekretariat DPRD Muaro Jambi, Selasa (1/9/2026).
Dalam pertemuan itu, para kepala desa menyoroti pengurangan Dana Desa yang dilakukan pemerintah pusat. Selain itu, hingga September 2026, Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi juga belum diterima oleh pemerintah desa.
Keterlambatan dan berkurangnya sumber pendanaan tersebut turut memengaruhi kondisi keuangan desa. Sejumlah kebutuhan operasional pemerintahan berpotensi terganggu, termasuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa.
Anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi NasDem Dapil 3, Datuk Ambo Tuo, mengatakan peran Pendamping Desa perlu dimaksimalkan. Menurutnya, pendamping dapat membantu kepala desa bersama sekretaris desa dalam menyusun serta menyesuaikan postur anggaran di tengah keterbatasan dana.
Sementara itu, Anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi NasDem Dapil 2, Datuk Bastomi, meminta pemerintah desa lebih cermat dalam merencanakan sumber pembiayaan. Ia mengingatkan agar desa tidak terlalu mengandalkan dana yang waktu pencairannya belum memiliki kepastian serta perlu menyiapkan pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel.
Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Muaro Jambi, Afif Udin, turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD). Ia menerangkan bahwa porsi 10 persen ADD berasal dari dana perimbangan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Audiensi tersebut menjadi forum bersama bagi DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk menyelaraskan langkah dalam menghadapi persoalan pembiayaan desa. Pembahasan diharapkan dapat menghasilkan solusi sehingga kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa tetap dapat berlangsung.
