Wartamuaro.com - MUARO JAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal secara ketat seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan usai mendampingi Bupati Muaro Jambi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6).
Menurut Aidi Hatta, LHP BPK tidak boleh dipandang sebatas dokumen administratif atau penilaian formal atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil pemeriksaan tersebut harus menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat akuntabilitas seluruh perangkat daerah. "LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita bersihkan bersama. DPRD Muaro Jambi siap jadi sapunya," tegasnya.
Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan prestasi yang patut disyukuri, namun pencapaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari opini laporan keuangan, tetapi dari hasil pembangunan yang mereka rasakan secara langsung, seperti infrastruktur jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang optimal, serta pendidikan yang semakin berkualitas.
Karena itu, DPRD Kabupaten Muaro Jambi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui pembahasan yang lebih komprehensif terhadap setiap temuan dan rekomendasi BPK. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat sehingga tidak kembali menjadi temuan pada APBD Perubahan maupun tahun anggaran berikutnya.
Selain mengawasi penggunaan anggaran, Aidi Hatta juga menginstruksikan seluruh anggota DPRD agar lebih aktif turun ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi secara langsung. Menurutnya, fungsi pengawasan tidak cukup dilakukan melalui rapat-rapat di gedung legislatif, tetapi harus dibarengi dengan pengawasan lapangan agar setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Aidi Hatta menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif, sementara pemerintah daerah fokus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan. "Kalau eksekutif berbenah, legislatif mengawal. Kalau sama-sama kuat, Muaro Jambi yang menang," ujarnya.
Ia menambahkan, LKPD Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai pijakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga setiap rupiah APBD dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
